Berbagi Ilmu dan Pengetahuan

Ini Dia CSR untuk Bank Wakaf Mikro

Posted: May 10th 2019

Ketimpangan ekonomi Indonesia masih tinggi. Indeks Gini sebesar 0,389 dengan masyarakat miskin seputar 9,66 % (BPS, 2018).

Kredit Suisse (2016) mengatakan, 1 % orang Indonesia kuasai 49,3 % kekayaan nasional serta 10 % kuasai 75,7 % kekayaan nasional. Satu diantara jalan yang bisa mengusung dari genangan kemiskinan ialah inklusi keuangan.

Menurut Gunarsih dkk (2018), inklusi keuangan bisa turunkan jumlahnya kemiskinan di Indonesia. Hasil analisa Park serta Mercado (2015) mengatakan inklusi keuangan bukan sekedar turunkan kemiskinan, dan juga turunkan ketimpangan penghasilan.

Baca Juga : SOP adalah

Akses warga bawah pada permodalan usaha memang masih susah. Data Passagi (2016) tunjukkan ketimpangan keperluan sebesar Rp 988 triliun per tahun. Keperluan permodalan seputar Rp 1.649 triliun cuma dapat dipenuhi seputar Rp 660 triliun oleh instansi keuangan.

Indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 67,82 % pada tahun 2016. Berarti, (baru) 67,82 % warga Indonesia yang terhubung service keuangan resmi. Akhir tahun ini pemerintah membidik 75 %.

Beberapa langkah untuk tingkatkan akses permodalan warga bawah sudah dikerjakan banyak pihak. Lama pemerintah mempunyai program credit usaha rakyat (KUR).

Berdasar pada data pemerintah, tahun kemarin KUR mendanai 4,44 juta debitur dengan nilai sampai Rp 120,35 triliun. Pemerintah tidak sendiri. Bank Indonesia lewat PBI Nomer 17/12/PBI/2015 sudah mengharuskan bank umum memberi credit/pembiayaan UMKM minimal 20 % dari keseluruhan credit/pembiayaan.

Lewat tubuh usaha punya negara, Pemerintah membuat program Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahtera). Mekaar memberi service buat wanita pra sejahtera yang tidak mempunyai modal untuk buka usaha ataupun modal untuk meningkatkan usaha mereka. Ada juga pembiayaan ultra mikro (UMi) yang memberi sarana pembiayaan optimal Rp10 juta per nasabah serta dialirkan oleh instansi keuangan bukan bank.

Hal sama sudah dikerjakan OJK lewat Bank Wakaf Mikro (BWM) yang dirintis semenjak Oktober 2017. BWM sudah mencapai warga bawah. Sampai akhir Februari 2019, ada 41 BWM di semua Indonesia.

Keseluruhan pembiayaan kumulatif sebesar Rp 16,758 miliar dengan pembiayaan outstanding Rp 7,848 miliar. Sekitar 2.680 grup usaha warga seputar pesantren Indonesia (Kumpi) sudah tercipta.

Kedatangan BWM lewat pesantren sebab pesantren mempunyai peranan besar dalam mendayakan warga serta mengikis ketimpangan ekonomi ataupun kemiskinan, terutamanya warga di sekelilingnya. Sekarang ini ada seputar 28.194 pesantren di semua pelosok Indonesia (Kemenag, 2018). Pesantren bisa jadi simpul pemberdayaan warga.

Suport CSR

Artikel Terkait : CSR adalah

Ide serta praktek corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial serta lingkungan (TJSL) tambah lebih tua dibanding arti CSR tersebut. Paling tidak, menurut Windsor (2001), semenjak tahun 1920-an pemimpin usaha telah lakukan praktik-praktik tanggung jawab serta responsive.

CSR, yang istilahnya dipakai pada tahun 1960-an itu, mempunyai tujuan menggerakkan kegiatan perusahaan yang memberi dampak positif pada karyawan, pemangku kebutuhan, nasabah, serta lingkungannya (Rochon, 2011).

Pengertian serta mode CSR selalu berkembang. Redman (2006) memperkenalkan tiga mode CSR. Mode pertama dimaksud traditional conflict mode. Mode ini melihat kepedulian sosial serta lingkungan dengan keuntungan adalah hal terpisah.

Mode ke-2 melihat CSR memberi nilai lebih perusahaan (added value mode). Praktek CSR dapat tingkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, pandangan mode ke-3 ialah multiple goals mode. Dalam mode ini, perusahaan mempunyai prinsip kuat pada lingkungan tanpa ada melihat dampak pada keuntungan perusahaan.

Beberapa ketentuan di Indonesia sudah mengendalikan mengenai CSR/TJSL perusahaan. Salah satunya ialah UU Nomer 40/2007 mengenai Perseroan Hanya terbatas (PT) serta PP Nomer 47/2012 mengenai TJSL PT. Diluar itu, ada pula UU Nomer 22/2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi, UU Nomer 25/2007 mengenai Penanaman Modal, dan UU Nomer 2009 mengenai Perlindungan serta Pengendalian Lingkungan Hidup.

Di BUMN, CSR bukan barang baru. Perusahaan BUMN sudah diharuskan menyisihkan beberapa laba bersih untuk program kemitraan serta bina lingkungan semasing 2 %.

Program kemitraan adalah program untuk tingkatkan potensi usaha kecil supaya jadi kuat serta mandiri. Selain itu, program bina lingkungan ialah program pemberdayaan situasi sosial warga.

BUMN memutuskan layanan administrasi utang dana program kemitraan sebesar 3 % per tahun dari saldo utang awal tahun.

Kolaborasi industri perbankan

Industri perbankan berlainan dengan industri di bagian serta/atau terkait dengan sumber daya alam yang diharuskan lakukan program CSR berdasar pada UU Nomer 40/2007. Industri perbankan benar-benar tidak ambil sumber daya alam serta tidak punya potensi merugikan lingkungan.

Dari bagian norma, tidak ada keharusan lakukan “balas budi” pada lingkungan. Tetapi, telah didapati umum jika industri perbankan sudah memberi peranan kepedulian sosial serta lingkungannya lewat program-program CSR.

Program mengentaskan kemiskinan oleh kementerian/instansi kurang nendang jika tidak sinergis antarpemangku kebutuhan. Belumlah ada keharusan industri perbankan nasional untuk menyisihkan 2 % dari laba bersih untuk pekerjaan CSR, tapi CSR sudah dipraktikkan dalam bermacam-macam.

Kegiatan pertolongan untuk korban musibah, pendidikan, kesehatan, peningkatan fasilitas umum, pelestarian alam, serta yang lain banyak dikerjakan industri perbankan nasional. Perbankan bisa mengimplementasikan mode CSR yang ciri khas.

Mode CSR-nya berangkat dari ketrampilan bank dalam mengalirkan credit/pembiayaan. Perbankan sudah mempunyai pengalaman serta penyaluran credit/pembiayaan serta sekaligus juga pendampingan di bidang UMKM.

Ketrampilan ini sedikit dipunyai oleh aktor industri yang lain. Untuk itu, suport CSR perbankan pada BWM begitu sesuai karakter perbankan tersebut.

Beberapa dana CSR perbankan bisa dialirkan lewat BWM yang sudah ada atau bank bisa membuat BWM dengan bekerja bersama lewat pesantren. Sekaligus juga perbankan memberi pendampingan dalam manajemen BWM agar mengurus dana secara baik.

Bila dengan anggapan CSR perbankan sebesar 2 % dari laba bersih tahun 2018, dana CSR perbankan dapat sampai rata-rata Rp 3 triliun. Jika bagian 10 % dialokasikan mendanai BWM, lebih dari 35 BWM dapat diciptakan tiap tahun.

Suport CSR perbankan pada BWM akan memberi dampak balik. Waktu warga kecil dengan usaha mikro mendapatkan permodalan serta upayanya mulai jadi membesar, keperluan pembiayaannya akan naik. Waktu itu BWM tidak dapat mendanai usaha yang semakin besar. Seterusnya mereka akan terhubung permodalan perbankan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php