Berbagi Ilmu dan Pengetahuan

Beginilah Kekerasan dan Persekusi Wartawan di 2018 Tinggi

Posted: January 27th 2019

Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Indonesia mencatat perubahan yg berlangsung di sektor jurnalisme serta wadah selama 2018. Keseluruhannya situasinya belum juga semuanya menggembirakan dalam soal kebebasan wartawan.

Artikel Terkait : Persekusi adalah

Indonesia dalam 1 tahun paling akhir ini, menurut data statistik yg dihimpun Sektor Advokasi AJI Indonesia, mencatat sedikitnya ada 64 perkara kekerasan pada jurnalis. Moment yg dikelompokkan jadi kekerasan itu mencakup pengusiran, kekerasan fisik, sampai pemidanaan berkenaan karya jurnalistik.

Banyaknya ini tambah banyak dari tahun yang kemarin yg sejumlah 60 perkara serta tetap termasuk diatas rata-rata. Kekerasan pada jurnalis sangat banyak berlangsung tahun 2016 terus (sejumlah 81 perkara) , terendah 39 perkara pada tahun 2009 waktu lalu.

“Kekerasan fisik, berwujud pemukulan, penamparan serta sejenisnya, tetap berubah menjadi model kekerasan paling banyak pada tahun 2018 ini, ” kata Ketua Umum AJI Abdul Manan melalui keterangannya pada Senin, 31 Desember 2018.

Menurut data AJI sepanjang Januari-Desember 2018, kekerasan fisik pada jurnalis sedikitnya ada 12 perkara. Model kekerasan yang lain yg pula banyak merupakan pengusiran atau larangan liputan serta ultimatum teror, yg semasing sejumlah 11 perkara. Yang lain merupakan perusakan alat serta atau hasil Liputan (10 perkara) , pemidanaan (8 perkara) .

Dominasi model kekerasan fisik dalam perkara kekerasan pada jurnalis ini pun berlangsung pada tahun 2017 serta 2016. Pada tahun 2017, model kekerasan fisik ada 30 perkara dari banyaknya keseluruhan 60 perkara. Tahun 2016 sejumlah 35 dari keseluruhan 81 perkara kekerasan.

Baca Juga : Retensi adalah

Tetapi, tahun 2018 mencatat model perkara kekerasan baru yg itu nampaknya dapat berubah menjadi mode mengkuatirkan di waktu-waktu lain kesempatan, ialah berwujud penelusuran serta pembongkaran ciri-ciri jurnalis yg menulis berita atau komentar yg gak sesuai sama inspirasi politik pemeran, terus menyebarkannya ke social media buat maksud negatif. AJI mengkategorikan perkara ini jadi doxing, atau persekusi dengan cara online.

Pada tahun 2018 ini sedikitnya ada 3 perkara persekusi online yg menerpa jurnalis kumparan. com serta detik. com. Jurnalis kumparan. com dipersekusi salah satunya lantaran tak menyelipkan kata ‘habib’ di muka nama Rizieq Shihab dalam infonya. Jurnalis detik. com dipersekusi berkenaan berita terkait pengakuan Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin serta kala meliput moment yg dimaksud “Aksi Bela Tauhid” 2 November 2018.

Menurut Manan, AJI udah lama berikan perhatian pada perkara doxing yg kebanyakan berakhir pada persekusi itu. Awal kalinya, doxing serta persekusi dengan cara online menerpa penduduk sipil. AJI berbarengan organisasi warga masuk dalam Penggabungan Antipersekusi buat mengatasi mode yg mencemaskan ini. Dikarenakan, kata ia, cuitan di social media mesti disaksikan jadi sisi dari kebebasan berkata serta berekspresi, hingga tak selayaknya disikapi melalui langkah terlalu berlebih yg merisak jati diri seorang, sampai berakhir perburuan serta kekerasan, bahkan juga pemidanaan.

Tidak cuman doxing persekusi online, tahun 2018 ikut mencatat sedikitnya ada tiga perkara pemidanaan pada jurnalis. Ketiganya semasing ; Pemimpin Redaksi serat. id Zakki Amali, Jurnalis Tirto. id Mawa Kresna serta Abdul Manan sendiri bertindak sebagai satu diantaranya inisiator IndonesiaLeaks. id.

Perihal lain yang mencemaskan untuk kebebasan wartawan, kata ia, ialah tetap ada pasal-pasal yg dapat mempidanakan jurnalis. Sejauh ini sedikitnya ada dua kebijakan khusus yg bias mempidanakan jurnalis, ialah KUHP serta Undang Undang Nomer 11 Tahun 2008 terkait Kabar serta Transaksi Elektronik yg direvisi berubah menjadi UU Nomer 19 Tahun 2016. Pada tahun 2018 ini ada dua langkah legislasi Pemerintah serta DPR yg cukuplah mencemaskan, ialah yaitu amandemen Undang-Undang MD3 yg disahkan dalam sidang paripurna DPR 12 Februari 201823 dan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Satu diantaranya sebagai sorotan AJI ialah ; clausal 309 ayat (1) RUHP yg berkenaan dengan berita bohong. Clausal itu menjelaskan, “Setiap orang yg menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yg menimbulkan keonaran atau kerusuhan dalam warga, dipidana dengan pidana penjara sangat lama 6 tahun atau pidana denda sangat banyak category III”. “Frasa “mengakibatkan keonaran” pada ayat (1) itu miliki potensi multitafsir serta sangatlah riskan dimanfaatkan buat mengkriminalisasi wartawan, ” kata Manan.

Clausal beda yang pasti dapat membungkam kebebasan berekspresi, lanjut ia, merupakan clausal 494 terkait Tindak Pidana Pembukaan Rahasia. Clausal itu menjelaskan, “Setiap orang yg buka rahasia yg mesti disimpannya lantaran jabatan atau profesinya baik rahasia yg saat ini atau yg dulu dipidana dengan pidana penjara sangat lama 2 tahun atau pidana denda sangat banyak category III”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php