carl yulent  carl

Peran Pemerintah dalam Swasembada Beras

Posted: May 21st 2014

Mungkin kalau ngomongin hal yang menyangkut pemerintah kesannya agak formal ya. Ya, tidak jauh beda sih. Dalam artikel ini memuat bagaimana langkah dan dasar pemerintah menjaga ketahanan pangan di Indonesia khususnya swasembada beras.

Yang kita tau beras yang bila dimasak menjadi nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Mungkin hampir 100 % seluruh rakyat mengkonsumsi nasi. Nah, pasti sudah tau beras kita berasal dari mana aja, salah satunya dari Filipina, Vietnam, dll.

Pernah berpikir tidak kalau nasi diganti dengan makanan pokok lainnya? Seperti jagung, sagu, kentang, atau ubi? Untuk di beberapa daerah di Indonesia mungkin bisa, tapi yakin deh pasti balik lagi ke nasi.. yaaaa kaann??

nah, berikut sedikit ulasannya…… cekidoottt… ūüôā

Bagaimana kondisi swasembada beras di Indonesia?

Terkait dengan swasembada beras capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2009 telah menunjukan prestasi sangat baik, antara lain: peningkatan produksi padi dari 57,16 juta ton tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008, atau meningkat 3,69 %, sehingga terjadi surplus 3,17 juta ton GKG, dan mendorong beberapa perusahaan untuk mengekspor beras kelas premium. Target produksi padi 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi padi telah mencapai 63,8 juta ton atau mencapai 100,5 % dari target tahun 2009. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007.

Pada tahun 2011, APBN untuk Kementerian Pertanian ditetapkan sebanyak Rp17,6 triliun naik cukup signifikan dibanding pada tahun 2009 sebesar Rp8,2 triliun. Jumlah itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, belum berdampak pada peningkatan produktivitas. Hal tersebut dikarenakan periode 2010-2014 ini sektor pertanian bergerak stagnan. Pertumbuhan produksi pangan pokok masyarakat Indonesia ini tak lebih dari 3%. Produksi tanaman pangan padi lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni hanya mencapai 65,39 juta ton GKG di banding yang ditargetkan yakni sebanyak 70,06 juta ton GKG.

Apa yang dilakukan pemerintah?

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan: (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.
Mengingat pentingnya ketahanan pangan, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom..

Swasembada pangan pada khususnya swasembada beras merupakan target utama kementrian Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/Rc.110/1/2010 selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

1. pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. peningkatan Kesejahteraan Petani.

Nah, sekian artikel dari kami.. semoga bermanfaat.. Dan semoga pemerintah mengambil langkah yang tepat tanpa kepentingan saku siapapun..

sumber :

http://jdih.bpk.go.id/?p=17177


One response to “Peran Pemerintah dalam Swasembada Beras”

  1. endang sigiro says:

    emang nih pemerintah
    kerja ini ga beres, kerja itu ga beres
    tapi uang gaji beres dihabisin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php