KSDL Hutan

POTENSI HUTAN RAKYAT DI INDONESIA

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Salah satu program Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk  menyelamatkan dan melestarikan kondisi hutan dan lahan di Indonesia yang sudah berada di ambang kehancuran adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Keadaan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir dan tanah longsor bahkan kekeringan (daerah-daerah yang kekurangan air), salah satu penyebabnya adalah rusaknya lingkungan di daerah hulu terutama yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Oleh karena itu upaya penanggulangan keadaan tersebut diperlukan untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi daerah hulu sebagaimana fungsinya.

GNRHL yang sedang digiatkan oleh Departemen Kehutanan untuk merehabilitasi lahan kritis tersebut mengingatkan kembali program Departemen Kehutanan pada tahun 1989-an yang dikenal dengan nama gerakan sengonisasi, yaitu gerakan penanaman sengon di lahan-lahan kritis. Lahan yang ditanami sengon akan lebih tahan terhadap erosi karena daun-daun sengon yang jatuh ke tanah berperan sebagai pupuk hijau sehingga dapat menggemburkan tanah sekaligus memperbaiki tata air di permukaan maupun di dalam tanah. Sampai akhir tahun 1990, pemerintah telah berhasil melakukan penanaman sengon pada lahan kritis seluas 35.039 ha dari total yang direncanakan 300 ribu ha. Gerakan sengonisasi ini sangat berhubungan erat dengan kemudahan pengelolaannya sehingga cocok untuk penghijauan (Atmosuseno, 1998). GNRHL yang sudah dicanangkan sejak tahun 2003 menargetkan dapat menghijaukan lahan 3 juta hektar dalam kurun waktu 5 tahun. GNRHL dilakukan tidak hanya di lahan hutan milik negara namun juga di lahan hutan milik rakyat yang kondisinya rusak. Berbeda dengan gerakan sengonisasi, jenis pohon yang ditanam bermacam-macam, seperti jati, sonokeling, kayu putih, munggur, kemiri, dan lain-lain.

Di sisi lain, Departemen Kehutanan berkomitmen untuk meningkatkan peran pembangunan kehutanan di bidang ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) ditargetkan 5 juta hektar hingga tahun 2009. Pembangunan HTI ini pada pengelolaan nanti harus tetap mengacu pada prinsip kelestarian, yaitu kelestarian ekonomi, kelestarian ekologi dan kelestaraian sosial. Dengan demikian bukan hanya terjaminnya pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan saja tetapi juga harus memperhatikan ekosistem hutan dalam jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat sosial. Jika pengelolaan HTI ini berhasil bukan tidak mungkin hingga lima atau tujuh tahun ke depan dapat diandalkan sebagai pemasok utama bahan baku kayu industri menggantikan peran hutan alam. Namun demikian pembangunan HTI ini menemui beberapa kendala, antara lain kepastian hukum akan status lahan dan kurangnya permodalan, hingga banyak yang pemodal yang meragukan kepastian hasil dan kepastian usaha yang akan diperolehnya.

Suatu kondisi dilematis yang harus dihadapi Departemen Kehutanan. Di satu sisi dituntut harus bisa mengembalikan kondisi hutan yang sudah di ambang kehancuran,  tetapi di sisi lain dituntut bisa menyediakan bahan baku industri kehutanan yang berkelanjutan guna menopang pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi tersebut menuntut Departemen Kehutanan bekerja lebih giat lagi guna mencapai kedua target tersebut bukan untuk mengabaikan salah satunya. Keberadaan hutan rakyat kini mulai dilirik untuk dikembangkan melalui GNRHL khususnya pada lahan-lahan yang rusak sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya nanti mampu menopang kebutuhan bahan baku industri.

Pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang sudah ada sejak lama dan terus dikembangkan oleh masyarakat, kini dikerjakan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan adanya prospek yang cerah akan keberadaan hutan rakyat untuk mendukung pasokan bahan baku industri tanpa mengabaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pemilik lahan khususnya. Di Gunungkidul (Provinsi DIY), misalnya, selama tahun 2005 mampu mengirimkan kayu yang berasal dari hutan rakyat ke daerah Klaten, Jepara, Pekalongan dan industri mebel lain di Jawa Tengah sebanyak 96.636,373 m3 kayu glondongan. Dari jumlah kayu yang dikirim tersebut, 83.215,875 m3 berupa kayu jati, 6.933,120 m3, kayu mahoni, 3.834,502 m3 kayu sonokeling, sisanya berupa kayu akasia dan kayu campuran (Anonim, 2006). Lahan di Gunungkidul yang dulu dikenal gundul dan gersang ternyata sekarang mampu memasok kayu untuk kebutuhan industri mebel yang diambil dari hutan rakyat/lahan milik rakyat.

POTENSI HUTAN RAKYAT DI INDONESIA

Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan/atau pada tanaman tahunan pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar (Anonim, 2005).                                                                                                                     

Hutan rakyat sudah lama ada dan terus berkembang di masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari hutan rakyat sangat dirasakan masyarakat, selain sebagai investasi ternyata juga dapat memberi tambahan penghasilan yang dapat diandalkan. Masyarakat biasa memanfaatkan kayu yang ditanam di lahan milik sendiri untuk berbagai keperluan terutama untuk mencukupi kebutuhan kayu sebagai bahan baku bangunan atau mebel. Sewaktu-waktu mereka menjual kayunya ketika ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, akan tetapi tidak sedikit diantara mereka yang mewariskan pohon yang masih berdiri untuk anak cucu mereka.

Pengelolaan hutan rakyat bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk menyediaan bahan baku bagi industri tanpa meninggalkan azas kelestarian lingkungan. Potensi hutan rakyat di Indonesia mencakup populasi jumlah pohon ini diharapkan mampu menyokong bahan baku untuk industri. Berikut disajikan potensi hutan rakyat yang terdiri dari populasi 7 (tujuh) jenis tanaman yang  dikembangkan di hutan rakyat dan tersebar di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa


© 2021 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php