Pemerintah siapkan solusi untuk buka lagi Telegram

Pemerintah siapkan solusi untuk buka lagi Telegram

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, mengakui bahwa dia sedang mempersiapkan cara untuk memblokir pembukaan kembali 11 Sistem Nama Domain Telegram (DNS) di Indonesia.

“Kami sedang mempersiapkan dasar-dasar secara rinci untuk operasional, kami sedang bersiap untuk operasional, dan kami tidak hanya akan menyiapkan SOP (Prosedur Operasi Standar) untuk situs web karena (pemblokiran) untuk situs web kemarin tetapi sekarang juga (aturan ) untuk permohonan, “kata Rudiantara, Selasa di Istana Presiden Jakarta.

Menurut Rudiantara, SOP akan dilaksanakan sesegera mungkin. “Begitu SOP tersedia, itu akan terbuka dengan cepat,” kata Rudiantara.

Pemerintah telah memblokir telegram sejak Jumat, 14 Juli, karena “dapat membahayakan keamanan negara dengan tidak menyediakan SOP untuk menangani kasus-kasus teroris.” Kementerian Komunikasi dan Informasi telah meminta Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk memblokir akses ke 11 telegram DNS.

Pavel Durov, CEO Telegram, kemudian mengirim surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengangkat blok tiga langkah.

Pertama, Telegram memblokir semua saluran publik yang terkait dengan teroris yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kedua, minta Kemenkomifno untuk membuka saluran komunikasi langsung di mana Telegram dapat bekerja lebih efisien di masa depan untuk mengidentifikasi dan mencegah propaganda teroris.

Ketiga, membentuk tim moderator yang didedikasikan untuk pengetahuan dan budaya Indonesia untuk memproses laporan tentang konten teroris lebih cepat dan lebih akurat.

“Tolok ukur pemerintah mendapat manfaat dari masyarakat jika

komunitas tersebut akan dibuka sesegera mungkin sehingga kami dapat menjernihkan masalah koridor untuk penyaringan (filtering). Lagi pula, (telegram) diperbolehkan, tetapi ada koridor penyaringan yang tidak bisa menyenangkan, “tambah Rudiantara.

Diyakini bahwa sejak Maret 2016, Telegramm telah mengabaikan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup sejumlah akun yang dikatakan mengandung konten radikal.

Contoh SOP yang ditawarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi seperti self-soring (skrining pribadi).

“Yang terbaik adalah self-cencoring, yang dapat dilakukan dengan skrip

tertentu (bahasa pemrograman mandiri), dan self-cencoring tidak bisa 100 persen. Kemudian, ketika ada kebocoran, ada komunikasi lain. Penting bagi semua pihak ingin menjinakkan kita. Komunitas senang bahkan jika tidak terkena konten negatif, “kata Rudiantara.

Selain telegram, Kemenkominfo juga merencanakan ini dengan media sosial lainnya.

“Telegram telah diintensifkan, yang lain telah diundang lagi minggu ini, yang berarti bahwa mereka telah diundang. Itu juga mungkin untuk masuk ke dalam terorisme,” tambah Rudiantara.

Rudiantara mengakui bahwa telegram dianggap sebagai bentuk komunikasi teraman oleh komunitas Indonesia dan global.

“Mungkin karena komunitas nasional dan global melihat fungsi teraman

sebagai telegram, maka banyak orang menggunakan telegram. Mengapa di situs web yang digunakan karena situs web panjang, menceritakan kisah selama berhari-hari, banyak orang berpartisipasi, forum ini sempurna karena jika aplikasi terbatas. “Saya katakan pemerintah tidak punya niat untuk menutup, tapi mari kita periksa kita berdua,” kata Rudiantara.

Dia kemudian berharap bahwa publik akan menggunakan aplikasi obrolan yang dibuat oleh Indonesia.

sumber :

https://calondr.com/

jasa penulis artikel seo