Kehidupan Mahasiswa

BPN Jawa Barat Kangkangi Permen Agraria No11/2016?

Bekas dokter RSCM Adjit Singh Gill yang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Kampus Indonesia mempertanyakan tindak lanjut sistem pembatalan Sertifikat Hak Punya (SHM) No 52, 53 atas nama Partono Wiraputra.

Karna mengacu Ketentuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional No 11/2016 mengenai penyelesaian masalah pertanahan di Pasal 24 Ayat 5 dijelaskan penerbitan ketentuan pembatalan hak atas tanah dan sertifikat dikerjakan kurun waktu paling lama 7 hari dari laporan penyelesaian sengketa dan perseteruan.

Baca juga: Biaya Kuliah UNSYIAHPendaftaran UNSYIAH

” Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Tubuh Pertanahan Nasional lewat Dirjen Perlakuan Problem Agraria Deddy Setiady sudah kirim surat tertanggal 6 Juni 2016 ke Kanwil BPN Jawa Barat yang berisi memohon Kanwil BPN Jawa Barat memerintahkan Kepala Kantor BPN Kota Depok untuk membatalkan SHM No 52, 53 Ratu Jaya a/n Partono Wiraputra, ” kata Adjit, pada Sindonews, Rabu (22/6/2016).

Namun sampai saat ini, kata dia, sertifikat yang diklaim Partono berada di atas tanah kepunyaannya di Ratujaya Depok belum dibatalkan oleh BPN.

Hingga Kanwil BPN Jawa Barat ataupun BPN Kota Depok dinilai meremehkan instruksi ataupun perintah pimpinan diatasnya tentang penyelesaian masalah tanah di Ratujaya itu.

Dokter pakar jantung ini juga mempertanyakan seberapa cepat dan dampaktifnya Ketentuan Menteri ATR/Kepala BPN No 11/2016 tentang pembatalan sertifikat.

” Ketentuan No 11/2016 ini yaitu yang ke-3 yang saya lewati sepanjang kurun waktu enam tahun saya mengurusi tanah ini mulai sejak kasusnya berkekuatan hukum tetaplah dari Mahkamah Agung. Jadi telah 3x bertukar pucuk pimpinan di BPN RI tapi masalah tanah saya masih tetap saja mengambang. Jadi buat apa dibikin ketentuan baru bila tidak dikerjakan, ” timpal Adjit.

Adjit menyatakan semua prosedur dengan legal, ataupun administrasi dari mulai Ketentuan Kasasi, Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung sampai peninjauan lapangan oleh BPN pusat juga sudah dia lewati dan tempuh.

” Kesemuanya menyebutkan sertifikat no 52 dan 53 atas nama Partono itu mesti dibatalkan karna cacat hukum dan bukanlah berada pada alas hak yang benar. Bahkan juga Guru Besar Hukum Agraria Kampus Indonesia Prof Arie Sukanti Hutagalung juga sudah memberi pendapat kalau BPN mesti selekasnya membatalkan sertifikat itu, ” tutur dokter pakar jantung ini.

Bahkan juga semua bukti-bukti yang dia paparkan itu juga sudah di kirim ke Presiden Jokowi lewat Setneg untuk bahan pelajari kemampuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Tubuh Pertanahan Nasional dalam mengatasi masalah pertanahan.

Baca juga: Biaya Kuliah UNJPendaftaran UNJ

Namun sampai saat ini belumlah ada ketegasan kapan pembatalan mesti dikerjakan, hingga Adjit menilainya tak ada niat dan hasrat yang baik dari pihak BPN baik Kanwil Jawa Barat ataupun Kota Depok untuk merampungkan kasusnya.

” Masalah yang telah sempat dibicarakan di Komisi II DPR RI ini sesungguhnya sederhana saja bila BPN betul-betul ingin merampungkannya. Tinggal mengacu Ketentuan No 11/2016, Sertifikat Partono itu mesti dibatalkan kurun waktu dekat ini, ” tandasnya.

Blog Terbaru

© 2018 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php