Selain PERADI, Ketahui Organisasi Advokat di Indonesia

Advokat atau pengacara memiliki tugas yang mulia sebagai aparat negara dalam membela keadilan, terutana diranah prosedur hukum. Mereka diwadahi oleh Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pada Pasal 28 ayat 1 UU Advokat, dijabarkan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pada UU Advokat juga dijabarkan fungsi Organisasi Advokat, antara lain:

  1. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat.
  2. Menyelenggarakan ujian advokat.
  3. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat.
  4. Menyusun kode etik advokat indonesia.
  5. Melakukan pengawasan terhadap advokat.
  6. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.
  7. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

PERADI dibentuk atas perwujudan dari UU Advokat pada 7 April 2005. PERADI merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan 8 organisasi advokat yang ada sebelum UU Advokat dibuat, antara lain:

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)

Dilansir dari website IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN adalah Organisasi Profesi Advokat dan Organisasi Perjuangan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985 dengan semangat mengemban misi luhur Advokat Indonesia yang akan terus membangun profesi Advokat yang mulia sesuai dengan motto FIAT JUSTITIA RUAT COELUM.

Pada saat PERADI dibentuk, Otto Hasibuan yang merupakan Ketua Umum DPP IKADIN terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selama 2 periode sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015.

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI didirikan pada tanggal 27 Juli 1990 oleh anggota (IKADIN) yang menyatakan keluar dari IKADIN pada saat yang pada waktu itu sedang mengikuti Musyawarah Nasional (MUNAS) IKADIN. Hal ini terjadi dikarenakan proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKADIN periode 1990-1994 dinilai telah menyalahi Anggaran Dasar (AD) IKADIN.

IKADIN adalah bentuk baru dari PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) setelah dikeroyok oleh organisasi-organisasi lain diantaranya BBH, LBH Trisula, LKBH Golkar, LBH MKGR, Pusbadhi, pada tahun 1986.

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia adalah Organisasi Profesi yang menghimpun dan mempersatukan para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan hukum di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1987. Merek memiliki tujuan meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara secara profesional di bidang hukum secara bertanggung jawab dengan tidak membedakan Suku, Agama, Keturunan, Kedudukan dan Antar Golongan.

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia atau HAPI didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993. Organisasi ini didirikan sebelum lahirnya UU Advokat.

Organisasi HAPI telah didaftar dan diakui secara sah sejak tahun 1993 pada Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang sekarang bernama Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. HAPI bergabung sebagai bagian dari anggota TIM Komite Kerja Advokat Indonesia.

Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Serikat Pengacara Indonesia (SPI) adalah salah satu dari delapan organisasi pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Serikat Pengacara Indonesia atau SPI diketuai oleh Trimedya Panjaitan.

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI adalah pecahan organisasi dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN.

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM didirikan setelah melalui serangkaian rapat para Pendiri Himpunan yang diadakan pada tanggal 13 Maret, 21 Maret dan 4 April 1989. Organisasi ini didirikan dengan Anggaran Dasar Himpunan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 15 Agustus 1991 No. 204.

HKHPM menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian mengenai Pasar Modal. Selain itu, HKHPM juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para anggota untuk membahas kendala-kendala yang dialami di Pasar Modal.

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia atau APSI berdiri pada tanggal 8 Februari 2003 di aula Kampus 1 IAIN Walisongo Semarang, yang sekarang menjadi UIN. Sejak berdirinya pada tanggal 8 Februari 2003 sampai sekarang, APSI telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang.

Melalui berbagai kegiatan konsultasi, audiensi, lobi-lobi, dan rapat-rapat kordinasi dengan dan ke berbagai pihak, akhirnya Sarjana Syari’ah dapat diakui dan mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tangga 6 Maret 2003.

Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Pada saat itu, pembentukan PERADI dianggap kurang demokratis, inkonstitusional karena hanya didirikan oleh beberapa anggota, sehingga banyak yang berpikiran pembenyukannya tidak mewakili seluruh advokat. Dilandasi hal tersebut, pada tanggal 30 Mei 2008 para advokat sepakat untuk menyelenggarakan Munas Para Advokat di Jakarta. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kemudian terbentuklah Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia Tahun 2019, KAI adalah wadah profesi para advokat yang menghimpun dan mempersatukan para Advokat untuk meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan Negara secara Profesional, kredibel dan akuntabel tanpa membedakan suku, agama, keturunan, kedudukan dan golongan.

Dibentuknya PERKAHI

Saat itu, dualisme kepengurusan karna perpecahan yang tidak dapat dihindari antara Organisasi Advokat seperti Organisasi-organisasi Advokat seperti PERADI dan KAI. Pada saat itu pula, diputuskanlah pembentukan Organisasi Advokat Baru sebagai bentuk penyatuan Advokat Indonesia untuk mengembalikan harkat, martabat dan marwah Advokat Indonesia sebagai Pilar Penegak hukum yang sejajar dengan Jaksa, Polisi, dan Hakim pada tanggal 05 Juni 2021. Organisasi Advokat tersebut bernama Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia atau PERHAKHI dan didirikan di Jakarta.

Dibentuknya Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat Bersama

Pada tanggal 19 Desember 2017 ,sejumlah Advokat berkumpul dan mengesampingkan ego mereka pada Advokat sebagai profesi terhormat. Pada kesempatan itu, ada dua kesepakatan dari para pengurus Organisasi Advokat yang hadir. Dua poin itu adalah ditergaskannya Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana disebut dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan satu-satunya kode etik yang berlaku dan mengikat bagi setiap Advokat Indonesia. Kesepakatan itu tentu merupakan harapan baru bagi profesi Advokat di Indonesia. Kesepakatan itu juga menjadi berita baik akan belum masuknya amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Itulah daftar organisasi advokat di Indonesia. Perjalanan organisasi-organisasi advokat di Indonesia memang tidaklah selancar itu. Tetapi, para advokat di Indonesia berusaha sebaik mungkin dalam menjadi aparat negara yang dapat berguna di kehidupan hukum masyarakat.