Channel Ilmu

Simaklah Reformasi Birokrasi Langkah Awal Sistem Pemerintahan yang Bersih

Posted: February 28th 2019

Gubernur Bali I Wayan Koster merasa Reformasi Birokrasi adalah langkah terutama buat mengerjakan penyusunan metode penyelenggaraan pemerintahan semakin lebih efisien, efektif, serta melayani.

Birokrasi yg efisien, efektif, serta melayani itu bakal berikan layanan terhadap warga dalam waktu cepat, pas, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Artikel Terkait : sistem informasi

Birokrasi dengan ciri ini akan juga membawa resiko positif untuk pembangunan Indonesia ke depan.

Hal semacam itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster pada acara Pencanangan Area Jujur dan berkarakter kuat Ketujuan Lokasi Bebas dari Kosrupsi (WBK) serta Lokasi Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM) pada Kantor Lokasi Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Bali serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Bali, tinggal di aula kantor lokasi BPN Denpasar, Selasa (26/2) .

” Saya menyongsong baik aktivitas ini serta memberikan terima kasih dan animo terhadap Kepala Kantor Lokasi BPN Propinsi Bali serta Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Bali bersama-sama jajarannya lantaran udah mempunyai komitmen buat membuat Area Jujur dan berkarakter kuat Lokasi Bebas dari Korupsi serta Lokasi Birokrasi Bersih Melayani, ” papar Koster.

Menurut Koster, dalam wujudkan situasi itu bukan soal yg ringan, tetapi ikut bukan satu soal yg kemungkinannya kecil.

Dijelaskan Koster yang Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali ini, tiap-tiap lembaga pemerintah butuh membuat prinsip bersama-sama serta mengerjakan pergantian dengan cara terbentuk, dimulai dari membuat budaya bekerja, memotong birokrasi yg bertele-tele, menambah profesionalisme SDM, dan mengerjakan pengawasan dengan cara efisien.

Dengan udah terwujudnya birokrasi yg bersih karena itu semuanya obyek yg dikehendaki dapat terwujud. Seperti didapati, Presiden Republik Indonesia mencanangkan di tahun 2019 semuanya sektor tanah di Bali bersertifikat.

Dijelaskan Koster, sejauh ini masalah sengketa tanah tetap berubah menjadi masalah yg serius. Baik itu sengketa pada warga dengan pemerintah, warga dengan warga atau warga dengan pihak swasta.

” Pensertifikatan kepemilikan tanah berubah menjadi soal utama hingga warga memilki kepastian hukum atas sektor tanah yg dimilki. Saat ini pemerintah udah punyai program yg sangatlah bagus ialah Pendaftaran Tanah Sistematik Komplet atau PTSL. Bila dahulu kan ada Program Nasional atau Prona sertifikat tanah, itu banyak yg jadi soal, juga banyak yg masuk penjara. Tetapi yg saat ini PTSL, saya kira sangatlah bagus, ” jelasnya.

Lihat Juga : sistem pemerintahan indonesia

Koster mengharapkan tahun 2019 ini, obyek 142. 000 sertifikat usai hingga Bali bakal capai angka prestasi menakjubkan lantaran 100% tanah di Bali bakal tersertifikat. Karenanya, Koster membawa semua pihak buat dapat beri dukungan pencanangan itu berjalan dengan baik. Karena itu, karena itu Bali bisa jadi satu diantaranya propinsi yg bisa menuntaskan sertifikat lebih awal.

” Propinsi Bali bisa jadi propinsi pertama yg semuanya tanahnya bersertifikat dari obyek yg direncanakan pada tahun 2024 tanah di semuanya lokasi Indonesia bakal bersertifikat “imbuhnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php