Bioforensic

TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

Posted: December 4th 2018

Image result for tempat kejadian perkara

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. (Afiah,1989:23).

Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua) :

    1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.
    2. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian: (Afiah,1989:27)

Related image

Dasar Hukum TKP

Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengolahan TKP itu meliputi (Pasal 24 huruf a Perkapolri 14/2012):

  1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
  2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
  3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Ketentuan lain yang mengatur tentang Pengolahan TKP adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“Perkapolri 6/2010”) Dari peraturan ini diketahui bahwa pihak yang berwenang melakukan pengolahan TKP bukan hanya Polri melainkan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam rangka pengolahan TKP, tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut [Pasal 20 ayat (1) Perkapolri 6/2010]:

    1. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
    2. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 6/2010 dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Related image

Tindakan Pertama di TKP

Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:

    1. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
    2. Segera menutup dan mengamankan TKP dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
    3. Segera menghubungi/memberitahukan kepada kesatuan polri terdekat atau PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.

 

Pengolahan TKP

Pengolahan di tempat kejadian perkara (crime scene processing) adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah dilakukannya tindakan pertama di TKP yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi: (Afiah, 1989: 33-34)

    1. Pengamatan umum (general observation)
    2. Pemotretan dan pembuatan sketsa
    3. Penanganan korban, saksi dan pelaku
    4. Penanganan barang bukti

Image result for tempat kejadian perkara

Pentingnya Penetapan TKP

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (locus delicti). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif).

Adapun teori untuk menetapkan locus delicti, yaitu: (Sudarto, 1990:37)

      1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
      2. Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
      3. Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan penuntutan, penentuan locus delicti dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi.(Sutarto, 1991:73-75) Alibi ini haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan. Untuk dapat membuktikan ini, ia harus dapat mengetahui di mana dan kapan menurut surat dakwaan tersebut perbuatan ini dilakukan.(Sutarto, 1991:75).

Melihat penjelasan di atas maka terlihat betapa pentingnya penentuan tempat kejadian perkara dari proses penyidikan, penuntutan, dan penentuan Pengadilan Negeri manakah yang berhak untuk mengadili.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php