Bioforensic

PEMBUKTIAN KRIMINAL

Posted: December 4th 2018

Image result for sidang jessica

Pembuktian merupakan hal yang sangat prinsipil dalam suatu perkara, apakah itu perkara perdata, pidana, perkara dalam bidang kewenangan administratif pemerintahan, sengketa pajak, dan lain-lain. Baik yang diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun melalui lembaga non litigasi seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi, dan lain-lain.

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. (Sasangka dan Rosita, 2003:10)

Dalam proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Menurut Pasal 189 Ayat 4 KUHAP keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, kecuali disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 189 Ayat 4 KUHAP, pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna atau bukan volledig bewijs kracht, tapi juga bukan merupakan alat bukti yang menentukan atau bukan beslissende bewijs kracht. Oleh karena itu jaksa penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.dengan alat bukti yang lain. (Harahap, 1988:795) .

Image result for sidang

Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian dalam sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. (Chazawi, 2008:24-25) Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara pidana :

    1. Sistem keyakinan belaka (Conviction in time)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana dia memperoleh alat buktinya dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim. (chazawi, 2008:25)

Kelemahan dalam sistem ini adalah sebagaimana manusia biasa, hakim dapat salah keyakinan, karena tidak ada kriteria dan syarat serta cara-cara bagaimana seorang hakim dalam membentuk keyakinannya.

Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. (chazawi, 2008:25)

    1. Sistem keyakinan dengan alasan logis (Laconviction in Raisonne)

Dalam sistem ini peranan hakim tetap mempunyai peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Maksudnya hakim dalam membentuk keyakinannya harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima oleh akal. (Harahap, 1988:798)

    1. Sistem melulu berdasarkan Undang-undang (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Jadi apabila sudah dipenuhi syarat dan ketentuan pembuktian yang sah menurut undang-undang maka hakim wajib menetapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu sudah terbukti. (Marpaung, 2009:27)

Kelemahan dalam sistem ini adalah keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam menarik kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak dipakai, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka dan terdakwa. (Chazawi, 2008:28)

    1. Sistem menurut Undang-undang secara terbatas (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan dari sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim yaitu teori “conviction in time” dan teori “positief wettelijk bewijstheorie”. Dari penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang rumusannya berbunyi bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (Harahap, 1988:799)

Jadi sistem ini disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam pembuktian harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi atau diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila tidak ada keyakinan hakim maka tidak boleh menyatakan suatu objek yang dibuktikan adalah telah terbukti, walaupun yang dibuktikan telah memenuhi syarat minimal bukti. (Chazawi, 2008:28-29)

Dari isi yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas. Hal itu dikarenakan apabila cuma menganut sistem pembuktian “conviction intime” saja bisa terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Lalu apabila cuma menganut sistem “positief wettelijk bewijstheorie” saja cenderung mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka, sedikit banyak agak jauh dari arti kebenaran materiil.

Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Hamzah, 1990:18).

Image result for evidence csi

Alat Bukti pada Proses Pembuktian

Menurut Lilik Mulyadi kata “bukti” berarti suatu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa tersebut. Secara terminologi dalam hukum pidana bukti adalah hal yang dapat menunjukan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: barang bukti dan alat bukti. (Dirgantara, 2011: 15-16)

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih dan atau disimpan di bawah penguasaannya, karena diduga terkait dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di sidang pengadilan.

Meskipun barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika kita perhatikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang barang bukti. Akan tetapi bila dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada kaitannya dengan barang bukti maka secara tersirat akan dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.

Pengertian alat bukti juga tidak diatur dalam KUHAP, yang diatur hanyalah macam-macamnya. sehingga bentuk maupun sifatnya alat bukti telah ditentukan secara limitatif. Akan tetapi barang bukti ataupun alat bukti keduanya sama-sama dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, yang membedakan antara alat bukti dan barang bukti adalah:

  1. Alat bukti merupakan bukti yang sah dalam persidangan, sedangkan barang bukti tidak.
  2. Kehadiran alat bukti mutlak harus ada dalam persidangan, sedangkan barang bukti tidak.
  3. Barang bukti merupakan sebuah benda atau barang, sedangkan alat bukti tidak selalu berupa benda atau barang.

Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu:

    1. Keterangan saksi.

Pengertian keterangan saksi menurut KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat sendiri, dan dia alami sendiri oleh saksi dan dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi tidak boleh berupa pendapat atau hasil rekaan saksi, ataupun keterangan dari orang lain (KUHAP pasal 185).

Ketentuan keterangan saksi diatur dalam pasal 168, 170, 171 dan 185 KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan keterangan saksi siapa-siapa yang berhak, tidak berhak, atau berkompeten menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Keterangan saksi dianggap sah apabila diajukan oleh sedikitnya dua orang saksi. Bila berasal dari satu orang saja, harus didukung oleh alat bukti sah lain. Keterangan saksi juga harus diberikan oleh orang yang berkompeten, yaitu orang yang mampu secara hukum. Orang disebut berkompeten apabila tidak di bawah umur dan tidak di dalam pengampuan, misal sakit jiwa.

  1. Keterangan ahli.

Pengertian umum keterangan ahli, sesuai dengan pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa: keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut diberikan pada waktu pemeriksaan oleh tim penyidik atau jaksa penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan sebelum mengucapkan sumpah janji di depan hakim.

Image result for saksi ahli

  1. Surat.

Pasal 187 memuat ketentuan tentang surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 huruf c, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat dapat berupa :

      1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tetang keterangannya itu.
      2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
      3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi dari padanya.
      4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Yang dimaksudkan surat menurut penjelasan diatas adalah surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili.

  1. Petunjuk.

Petunjuk menurut KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dapat berupa fotografi, foto kopi, kaset rekaman, rekaman video, atau barang bukti lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai rekonstruksi kasus atau penelusuran identitas pelaku.

  1. Keterangan terdakwa.

Alat yang paling terakhir menurut KUHAP adalah keterangan terdakwa, merupakan keterangan dari terdakwa tentang apa yang dilakukan, diketahui sendiri, atau dialami sendiri oleh terdakwa.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php