KSDL MINERAL INDONESIA

Terdampar di Tanah Surga Mineral

Posted: June 14th 2013

“Negara ini memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang didalamnya mengakui dan menghormati terhadap kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya termasuk juga hak atas pengelolaan sumber daya alam mineral tetapi  semuanya tidak memberikan jaminan kepastian hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya tersebut “

 

Ingatkan anda Film “Avatar” yang disutradarai oleh James Cameroon, dimana film ini menyampaikan suatu pesan mengenai bagaimana manusia rela merusak alam demi keuntungan dan karena keganasannya pula manusia tega merusak harmonisasi kehidupan antara makluk di tata surya lain yang sudah berabad-abad sudah hidup serasi dengan alam. Pesan dari film Avatar ini selaras dengan gambaran hubungan antara penambang mineral di Indonesia dengan masyarakat adat yang ada didaerah mineral itu berada. Sebagai contoh adalah masyarakat adat di Desa Long Bentuq, Kalimantan Timur dimana masyarakat di desa ini sedang konflik perebutan tata guna wilayah dengan pemerintah dan penambang mineral yang ada didaerah tersebut. Kasus lain adalah kasus penolakan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Lembata yang disebabkan karena pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan dan penduduk yang mengeluh karena kuota menjadi tenaga kerja di tambang sangat minim. Sampel kasus terakhir adalah kasus PT. Freepot yang terlibat konflik dengan masyarakat adat sekitar perusahaan ini seperti Suku Amungme, Suku Lemasa dan Suku Lemasko karena masalah hak ulayat.

Surga mineral merupakan sebuah istilah yang tidak dapat dipungkiri di TanahIndonesiaini karena jasa pertambangan sumberdaya mineral bagi pembangunan sangat signifikan. Industri pertambangan membuka lapangan kerja, membangun prasarana jalan dan sentra kegiatan ekonomi di daerah terpencil. Industri ini memperkenalkan teknologi, melatih tenaga terampil, dan memasukkan pola manajemen modern. Pada tahun 60-an,Indonesiaberusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, banyak negara masih trauma dengan tindak sepihakIndonesiamenunggak pembayaran utang publik. Kebanyakan investor dunia masih bersikap “menanti dan melihat”. Di tengah kegalauan iklim investasi ini, modal asing pertama yang menerobos masuk dalam jumlah besar dirintis oleh industri pertambangan. Kemudian disusul investor minyak dan gas bumi yang memacu industri pertambangan melaju cepat.

Dibalik surga mineral tersebut ada pula fakta kelabu yang tersirat dimana faktanya penambangan mineral yang ada diIndonesiaperlu membabat hutan lebat untuk eksplorasi dan kemudian diratakan untuk keperluan eksploitasi membuka jalan dan lahan permukiman pekerja. Tanah galian yang tidak terpakai ditimbun, dibuang ke sungai atau ke laut. Profil lanskap alami berubah total, gunung diratakan, alur sungai dam garis pantai diubah. Bahan kimia beracun dan berbahaya yang dipakai dalam proses penambangan mineral tersebut selama puluhan tahun dalam alam berhujan tropis basah meninggalkan sisa-sisa limbah hanyut ke dalam air tanah, air sungai, dan laut.

Kegiatan pertambangan acap kali mengabaikan masyarakat adat dan tidak melibatkannya ikut bekerja karena mereka dianggap tidak punya keterampilan, keahlian, dan kemampuan kerja tambang. Selama berlangsung penambangan, tumbuhkotapermukiman dalam kantong enclave di tengah hutan belantara. Tumbuh pula sistem “kawin kontrak”, hidup dalam perkawinan selama sang pekerja bertugas kontrak di pedalaman. Tidak ada hak asasi manusia, tidak pula hak perempuan di belantara.

Banyak daerah tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah karena tanah hutan dianggap milik negara. Masyarakat adat sulit menerima keadaan ini sehingga potensi konflik membara dalam hati, dan perusahaan pertambangan terjepit. Kondisi seperti ini praktis terdapat di semua negara pertambangan, termasuk Amerika Serikat dan Australiayang kini masih bergelut dengan masalah penduduk aslinya. Maka, bagi banyak masyarakat adat lokal berlaku ungkapan, “pertambangan lebih banyak membawa derita ketimbang sejahtera”.

Menurut data dari ICMM (International Council on Mining and Metals) bahwa masyarakat adat yang berada di daerah pertambangan mineral menginkan dampak positif berupa infrakstruktur dan layanan yang lebih baik, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, peluang kerja yang meningkat, meningkatnya pembayaran/royalti, perlindungan dan promosi akan warisan budaya yang dimiliki serta restorasi terhadap lingkungan yang terkena dampak. Data untuk dampak negatif yang dikeluhkan masyarakat adat/lokal mengenai keberadaan tambang mineral menurut ICMM adalah transmigrasi yang tidak terkendali maka persaingan SDM tidak sehat, mengurangi kemampuan dalam melakukan mata pencarian tradisional, kerusakan warisan budaya baik fisik maupun lanskap, marjinalisasi lebih lanjut, peningkatan resiko terkena penyakit AIDS, TBC, dll, serta dislokasi sosial dan erosi nilai-nilai budaya.

Pertanyaan besar yang selalu hadir dalam melihat hubungan perusahaan penambang mineral dengan masyarakat lokal/ adat adalah MENGAPA terdapat begitu besar ketimpangan antara apa yang menjadi penting dan menjadi keinginan bagi masyarakat lokal/adat dan bagaimana perusahaan-perusahaan mewujudkan hal tersebut. ICMM menjawab hal tersebut pada buku “Good Practice Guide Indigenous Peoples and Mining”, yang intinya adalah setiap kegiatan penambangan pada tahap prospecting, exploration, feasibility studies and construcion, mine operation, closure and reclamation, harus selalu diterapkan dalam memahami isu-isu budaya, soisal dan lingkungan lokal. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang wajib dilaksanakan di setiap proses penambangan yang tujuannya adalah untuk kepentingan jangka panjang baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat adat/lokal di sekitar area penambangan. Sedangkan The North South Institute, The Aboriginal human Resource Center dibahas 10 list gagasan untuk membantu perusahaan beraktifitas lebih baik, dan mampu membangun hubungan yang lebih inklusif dengan komunitas dan masyarakat lokal/adat yaitu perusahaan harus belajar  adat dan budaya, mengakui hak suara dari masyarakat adat, informasi mudah didapat dan dimengerti, selalu aware dengan masyarakat adat, pengelolaan dan pertang jawaban harus selaras, persetujuan masyarakat adat itu penting, hal unik masyarakat adat = menjaga tanah leluhur, masyarakat lokal dapat melihat pembangunan masa depan, keragaman ekonomi alternatif dan dalam analisis dampak lingkungan dan sosial masyarakat adat selalu prioritas.

Menurut pendapat saya bahwa pertambangan dan masyarakat adat ibarat dua keping mata uang yang saling mengkait. Munculnya aspek terhadap masyarakat adat/lokal merupakan salah satu faktor kunci yang ikut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha pertambangan. Pengelolaan energi dan sumberdaya mineral yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan hidup didasarkan pada empat faktor mendasar yaitu

  1. Pemerataan dan keadilan

Pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini energi dan sumber daya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan dasar kebijaksanaan pembangunan energi dan sumberdaya mineral yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan hidup.  Konsep kemitraan dan eksistensi yang bersinergi antara kegiatan pertambangan tradisional, skala kecil menengah dan skala besar perlu dikembangkan, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah tentang arah, lingkup ruang gerak dan tingkat keleluasaan didalam pelaksanaan pembanguann energi dan sumberdaya mineral yang berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

 

  1. Pendekatan integratif

Pelaksanaan pembangunan energi dan sumberdaya mineral harus dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan yang terintegrasi, dengan memperhatikan daya dukung sosial, dan keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan hidup, keterpaduan seluruh sektor dalam pemanfaatan segenap potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia, optimasi dari seluruh potensi dari pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki secara merata dan keberkeadilan dengan menerapkan atas konservasi sumber daya alam serta efisiensi dalam pengusahaannya.

 

  1. Wawasan jangka panjang

Sumber daya mineral adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itu eksploitasinya perlu dilaksanakan dengan asas efisiensi yang berlandaskan pada pencapaian nilai tambah yang maksimal.  Pemanfaatan sumber daya alam mineral juga harus didasarkan kepada wawasan keberlanjutan sehingga apabila sumber daya alam habis dieksploitasi tidak menimbulkan biaya sosial bagi generasi masa depan.  Kegiatan pasca tambang harus dikembangkan berdasarkan dimensi ruang dan waktu sehingga ‘reklasifikasi’ dari kegiatan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral menjadi kegiatan lainnya (industri, pertanian, pariwisata, dll) dapat dikembangkan secara simultan.

 

  1. Menghargai keanekaragaman

Indonesiasebagai negara dan bangsa yang pluralistis, harus dapat menghargai keanekaragamannya dan menjadikan basis pembangunan energi dan sumberdaya mineral karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kondisi sosial budaya ekonomi dan ekologi sekitar wilayah kegiatan.

 

Pemanfaatan sumberdaya energi dan sumberdaya mineral haruslah tetap berpijak pada kaidah-kaidah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Peran masyarakat harus lebih ditingkatkan.  Terutama masyarakat lokal harus diberdayakan dan merasa nyaman di ”rumahnya” tanpa ada gesekan dengan perusahaan-perusahan pertambangan yang beroperasi di wilayah kuasa pertambangan.

 

Sumber :  ICMM (International Council on Mining and Metals) “Good Practice Guide : Indigenous Peoples and Mining.

The North South Institute

 The Aboriginal human Resource Center

Kompas. Buku “Apa itu REDD? Sebuah Panduan untuk Masyarakat Adat” Copyright © AIPP, FPP, IWGIA, Tebtebba 2010.P3PK UGM, 2000.


Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

Artikel lainnya

MINERAL DAN BBM DARI SEBRANG LAUT

Go to post
© 2022 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php