KSDL MINERAL INDONESIA

Larang Ekspor Biji Mineral

Posted: May 29th 2013

JAKARTA. Jika kebijakan pelarangan bijih ekspor tetap diberlakukan, penerimaan negara akan berkurang US$ 7-8 miliar. Kebijakan tersebut juga mengancam kelangsungan kerja 22.000 pekerja PT Freeport Indonesia dan 8.000 pekerja Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Syahrir AB mengatakan, tenggag waktu yang diberikan pemerintah untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) diperkirakan tidak akan terwujud pada Januari 2014. Dalam pandangan IMA, pemerintah punya dua pilihan, yakni tetap memberlakukan pelarangan ekspor bijih mineral pada 2014 atau merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2012.

Jika pemerintah tetap memilih melarang ekspor, dampak yang ditimbulkan sangat besar, antara lain berkurangnya penerimaan negara sebesar US$ 7-8 miliar. Kemudian, juga akan terjadi pemutusan hubungan kerja sekitar 22 ribu pekerja Freeport dan 8.000 pekerja Newmont, serta dampak perekonomian di sekitar tambang.

“Kalau pemerintah tidak peduli dengan hal ini, silakan ngotot stop ekspor,” kata Syahrir usai diskusi Pandangan dan Kesiapan Industri Pertambangan Menjelang 2014, di Jakarta.

Sebaliknya, lanjut dia, jika pemerintah memahami dampak yang ditimbulkan, maka langkah yang harus dilakukan adalah merevisi Permen ESDM Nomor 7/2012 mengenai batas minimun pengolahan dan pemurnian serta waktu pembangunan smelter.

Dia menyebut, revisi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM, namun melibatkan pemangku kepentingan lain. “Pengusaha duduk bersama dengan pemerintah, dan para ahli untuk membicarakan revisi ini

Syahrir menegaskan, rekomendasi tim perumus percepatan peningkatan nilai tambah mineral mengabaikan Pasal 8 dan 15 Permen ESDM No. 7/ 2012. Padahal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUPK) dan Kontrak Karya (KK) tidak boleh lagi melakukan ekspor produk yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM No. 7/2012 pada awal Januari 2014.

Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Dede I Suhendar mengatakan, rekomendasi tim perumus percepatan nilai tambah mineral masih dikaji dan dievaluasi oleh tim. Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM. Dia juga menyebut tidak ada peluang untuk merevisi Permen ESDM No. 7/2012.

“UU Minerba itu mengamanatkan dari 2009 untuk lima tahun ke depan, semua pihak harus waspada. Permen ESDM No. 7 itu sebagai lampu kuning sebelum lampu merah pada 2014,” ujar dia.

Salah satu rekomendasi tim percepatan menyebut pemegang IUP dan KK yang belum melakukan studi kelayakan dilarang melakukan ekspor bijih mineral. Dede menyatakan, hingga saat ini perusahaan tambang KK masih menyusun studi kelayakan tersebut dan belum ada satu pun yang diajukan ke pemerintah.

Sumber : Investor Daily ( Asosiasi Pertambangan Indonesia )


Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

Artikel lainnya

Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu bara

Go to post

MINERAL DAN BBM DARI SEBRANG LAUT

Go to post
© 2022 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php