Blog UAJY Aris

Simak Yuk Alasan DPR Diminta Kembali Kaji RUU PKS

Posted: March 26th 2019

“Sehingga untuk menghindari tumpang tindih pengaturan pembatasan kendaraan perseorangan yang merugikan masyarakat pengguna jalan, kiranya dilakukan reformulasi pasal 133 ayat (2) huruf a UU LLAJ dan harmonisasi peraturan pelaksananya PP No. 32/2011, PP 97/2012,” ungkapnya.

Reformulasi dilakukan dengan mempertegas norma hukum berkaitan dengan perluasan bentuk pembatasan, jenis pungutan, besaran tarif, objek, sanksi, dan penegakan hukum pelanggaran pembatasan kendaraan perseorangan.

Baca Juga: norma hukum

Dengan catatan, memperhatikan nilai yang tercermin dalam pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta prinsip dan asas-asas pembentukan atau materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna mewujudkan kelancaran dan keadilan berlalu lintas di Indonesia.

Artikel Terkait: norma kesopanan

Melalui penelitian tersebut, Mustakim, S.H., M.H mendapat gelar doktor ilmu hukum dengan predikat A yakni sangat memuaskan sebagai doktor ke 391 Fakultas Hukum.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php