Blog UAJY Aris

Penyebab E-mail Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Posted: January 8th 2019

Komisi Yudisial (KY) mengadakan seleksi interview terbuka menjadi tingkatan akhir seleksi Calon Hakim Agung (CHA) mulai Kamis sampai Senin (3-7/1/2019) yg dibarengi 12 CHA. Pada hari pertama interview terbuka dibarengi lima CHA yaitu Ahmad Shalihin, Matheus Samiaji, Pahala Simanjuntak, Ridwan Mansyur, Suwidya Abdullah, serta Sartono buat isi hakim agung di Kamar Perdata.

Baca Juga: sumber hukum

Beberapa calon menjawab pertanyaan team panel yg terdiri dalam 7 Anggota KY serta eks Hakim Agung yakni Bagir Manan serta Atja Sondjadja. Saat interviu ini beberapa pertanyaan tentang hukum perdata, independensi, serta akuntabilitas, terobosan kalau dipilih berubah menjadi hakim agung, sampai kontrol Tubuh Pengawasan MA.

Baca Juga: pancasila sebagai ideologi terbuka

Salah satunya team panelis dari unsur KY Farid Wajdi bertanya berkenaan apa artian independensi hakim serta akuntabilitas peradilan pada Mathues Samiaji. Hakim Tinggi Pengadilan Sulawesi Tengah ini langsung menjawab independensi ialah kemandirian hakim baik yg bebas dari kebutuhan pribadi serta kebutuhan beda.

Artikel Terkait: ideologi adalah

Sesaat akuntabilitas peradilan adalah tanggung jawab hakim atas produk hukum yg dikeluarkannya berbentuk putusan seseorang hakim. Dikarenakan, putusan hakim tidak cuma dipertanggungjawabkan pada beberapa pihak saja, tapi ikut orang termasuk juga menjadi bahan analisis.

Buat menyaksikan independensi serta akuntabilitas hakim, menurut dia kelihatan waktu proses kontrol persidangan, pertimbangan putusan, amar putusannya.

Soal itu yg melukiskan “mahkota” hakim. “Meski cuma memutuskan masalah pencurian, putusan harus dibikin benar-benar berhati-hati dengan beragam pertimbangan, ” kata Matheus di Auditorium KY, Kamis (3/1/2019) . (Baca Ikut : 12 Calon Hakim Agung Lakoni Seleksi Interview)

Waktu diklarifikasi penghasilan, serta pekerjaan/usaha beda oleh team panelis Sukma Violetta, Matheus membetulkan kalau dianya sendiri memang miliki pekerjaan/usaha beda, seperti jual batik, batu atik, serta jual beli tanah kavling tidak hanya terima penghasilan menjadi hakim.

“Mulai berubah menjadi calon hakim saya jual batik. Kemungkinan penghasilan saya, Rp50 juta sampai Rp100 juta. Usaha jual beli tanah kavling bersama-sama rekan-rekan saya. ”

Waktu hampir bertepatan, Hakim Tinggi pada Balitbang Diklatkumdil MA, Pahala Simanjuntak merasakan pertanyaan kalau andaikan dipilih hakim agung oleh panelis beda Sumartoyo, Pahala memandang hakim agung mesti miliki integritas serta berkualitas. Dalam kesempatan kali ini, Pahala mengakui sempat dicheck Bawas MA dalam sewaktu mengatasi masalah hak brand salah satunya perusahaan oli di Indonesia.

“Jadi, sewaktu dicheck Bawas dalam masalah ini, saya di tanya sempat makan beserta pengacaranya. Saya jawab sempat. Tetapi, sewaktu makan malam bersama-sama itu saya tidak tahu jika dapat membahas permasalahan perkaranya.

Kebetulan saya bukan majelis yg mengecek masalah itu. Jadi, hasil kontrol Bawas saya tidak dipakai sangsi sampai saat ini, ” terangnya.

Kontrol masalah perdata

Sesaat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Ridwan Mansyur merasakan pertanyaan dalam masalah perdata hakim berbentuk pasif atau aktif. Ridwan menjawab hakim masalah perdata berbentuk pasif, terkecuali dalam soal usaha perdamaian beberapa pihak yg bersengketa sebelum masuk pembacaan tuntutan.

“Kalau pembawaan hakim perdata itu pasif, bagaimana dia dapat mengendalikan masalah biar cepat serta simpel, jadi hakim itu pasif atau aktif? ” bertanya Atja Sondjaja kembali. Ridwan lantas masih menjawab kalau hakim perdata itu berbentuk pasif. Tetapi, team panel Atja Sondjaja mengemukakan kalau hakim perdata bisa berbentuk aktif.

Lalu, Ridwan mendapt pertanyaan manakah yg lebih kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum oleh panel Aidul Fitriaciada. Awalannya, Ridwan mengemukakan tambah tinggi kedaulatan rakyat. “Menurut saya kedaulatan rakyat, ” jawabnya.

Tetapi, kembali Aidul ajukan pertanyaan, bagaimana dengan DPR yg memprioritaskan kedaulatan rakyat serta MA yg memprioritaskan kedaulatan hukum.

Menurut Ridwan, kalau dalam kondisi tataran kelembagaan posisi DPR serta MA sejajar. Satu kali lagi, Aidul memperjelas pertanyaaanya. “Jadi, kalau kedaulatan rakyat dilakukan sama dengan UUD Tahun 1945, jadi kedua-duanya manakah yg batasi? ” bertanya Aidul kembali. Ridwan langsung menjawab dengan tegas, “Hukum yg selayaknya batasi kedaulatan rakyat, ” tegasnya.

Sewaktu di tanya terobosan apakah yg dapat dibikin kalau dipilih berubah menjadi hakim agung buat memercepat proses perlakuan masalah dengan ongkos mudah oleh panelis Joko Sasmito, Ridwan mengemukakan sekarang MA udah keluarkan peraturan yg berbasiskan technologi.

“Saya dapat menyediakan SDM, mekanisme, serta unit tehnis buat mengimplementasikan peraturan MA berbasiskan technologi semaksimal mungkin biar cepat menuntaskan masalah, ” tukasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php