Blog UAJY Aris

Lihat Yuk Aturan Iklan Kampanye Pemilu di Medsos hingga Stasiun TV

Posted: March 25th 2019

Tidak cuman kering nilai-nilai agama, RUU P-KS ikut dianggap miliki potensi memporak-porandakan tautan etika hukum dalam metode nilai, metode azas hukum, serta metode etika hukum Indonesia.

Baca Juga: contoh iklan

Ahli Hukum Kampus Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menilainya Perancangan Undang-Undang Peniadaan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) menyalahi metode hukum nasional.

Artikel Terkait: konsolidasi adalah

“RUU P-KS mengusahakan buat membuat metode hukum sendiri di luar metode hukum nasional Indonesia serta metode hukum pidana nasional Indonesia yg laku saat ini (hukum positif) . RUU P-KS udah mengontrol keseluruhan serta mematikan pasal-pasal dalam hukum pidana, ” urainya. Mencakup hukum pidana materil, hukum pidana formil, serta hak korban dalam tiap-tiap bagian proses peradilan.

Dengan cara filsafat hukum, Prof Mudzakir menilainya RUU P-KS rancu. RUU PKS memusatkan perhatian pada faktor ‘kekerasan’, walaupun sebenarnya, selayaknya dipusatkan pada faktor ‘seksualnya’.

“RUU P-KS yg dilarang kekerasan, bukan interaksi seksualnya. Sepanjang tak ada kekerasan, karena itu seksual dibolehkan. Walaupun sebenarnya dalam agama, hubungan intim dilarang (di luar ikatan perkawinan) , ditambah lagi seksual dengan kekerasan, ” ulasnya. Lebih jauh, dari segi kegunaan hukum, Mudzakir menyebutkan, RUU P-KS dapat membuat perubahan tatanan idealita warga.

“Materi hukum RUU PKS tidak pas dengan kepentingan hukum warga hukum Indonesia saat ini, ” pungkasnya dalam Seminar serta Focus Kelompok Discussion terkait RUU P-KS di Yogyakarta, Ahad (10/03/2019) yg diadakan Majelis Tarjih serta Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kutip suaramuhammadiyah. id, Senin (11/03/2019) .

RUU P-KS ikut dianggap miliki potensi memporak-porandakan tautan etika hukum dalam metode nilai, metode azas hukum, serta metode etika hukum Indonesia.

Oleh maka itu, Mudzakir malahan menyarankan biar RUU ini tak usah diulas di legislatif.

“Kalau ada materi hukum yg belum juga dirapikan dalam hukum pidana serta RUU hukum pidana, seharusnya diakhiri menurut pengetahuan hukum pidana, ” jelasnya.

Pemateri beda, anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Hukum serta Perundang-undangan yang Ahli Hukum Kampus Indonesia (UI) Dr Neng Djubaedah SH MH PhD, memberikan dalam perspektif hukum perdata/keluarga.

Baca : MTT Muhammadiyah Gak Semuanya Terima serta Menampik RUU P-KS

Dia memaparkan, pasal-pasal dalam RUU P-KS malahan dapat bikin ringkih ketangguhan serta ketahanan institusi keluarga.

Berkenaan dengan clausal 11 terkait beberapa jenis kekerasan seksual yg di munculkan, malahan banyak yg terlampau lentur serta menyebabkan variasi penafsiran. Masalah ini dikuatkan oleh anggota Majelis Tarjih, Ruslan Fariadi. Menurut dia, apabila buru-buru, RUU ini dapat bernasib sama seperti UU ITE umpamanya, sebagai subversif type baru oleh lantaran kelenturan clausal karetnya.

Neng menyoroti penjelasan kekerasan seksual yg selayaknya ditukar kejahatan seksual. Neng menyaksikan kalau model delik kekerasan seksual dalam RUU P-KS punyai masalah.

Termasuk juga, terangnya, dalam turunan keterangan clausal 12 RUU PKS, umpamanya, pertama : Yg disebut dengan “tindakan fisik” salah satunya sentuhan, colekan, serangan atau beberapa cara beda yg perihal alat kelamin, atau anggota badan yg terjalin dengan seksual serta seksualitas seorang, termasuk juga (maaf, red) dada, payudara, pantat, serta rambut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php