Blog UAJY Aris

Inilah Statement Tjahjo Sebut RI Bukan Negara Hukum, Tapi Negara Peraturan

Posted: November 1st 2018

Sekda Propinsi Sumatera Utara Sabrina dalam sambutannya pada pembukaan acara Pemasyarakatan SRAK RG menyongsong baik lahirnya dokumen SRAK RG serta membawa segala unsur Pemerintah Daerah se-Sumatera, berbarengan dengan banyak pihak berkenaan, mendukung perlindungan habitat rangkong gading serta memerangi perburuan dan perdagangan rangkong gading buat beri dukungan konservasi satwa yg terancam punah ini.

Burung rangkong gading (Rhinoplax vigil) populasinya makin tipis serta itu gak terlepas dari beragam ultimatum di alam, yang menimbulkan pentingnya merupakan perburuan serta perdagangan yg condong dapat dukungan metode tertutup, berlapis serta dikerjakan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir.

Baca Juga: Negara ASEAN

Ultimatum paling besar ke dua merupakan rusaknya habitat. Ke dua ancama besar itu bikin spesies ini dimasukkan ke lis Appendix I CITES serta dinyatakan ” urgent ” dalam lis merah IUCN (Instansi Konservasi Internasional) .

“Oleh sebab itu, lewat implementasi SRAK Rangkong Gading, usaha penyelamatan rangkong gading mesti dilakukan dengan lekas, dengan cara berbarengan, terintegrasi serta terus-terusan, ” tutup Indra.

Artikel Terkait: Perdagangan internasional

Perdagangan komersial paruh rangkong gading diketemukan pada awal Agustus 2012 yg disaat itu pihak berwajib sukses menggagalkan penyeludupan 96 paruh rangkong di Bandara Supadio, Kalimantan Barat.

Pada tahun yg sama, studi yg dilaksanakan oleh Rangkong Indonesia serta Yayasan Titian menuturkan lebih kurang 6. 000 rangkong gading diambil kepalanya di Kalimantan Barat. Sesudah itu, pada 2015 aparat penegak hukum Indonesia sukses mengambil 1. 294 paruh rangkong. Pada 2016, sitaan yg sukses diketemukan dari perdagangan gelap di beberapa negara seperti Malaysia, Laos, China serta Amerika Serikat capai 2. 245 paruh rangkong gading.

Dengan cara internasional, pada 2016 Pemerintah Indonesia udah menganjurkan resolusi pada CoP17 CITES terkait rangkong gading yg dengan cara aklamasi diadopsi berubah menjadi Resolusi 17. 11 terkait konservasi serta perdagangan rangkong gading yg diperuntukan terhadap sekian banyak negara daerah jelajah (range states) serta negara costumer.

Jadi negara pengusul Resolusi 17. 11, pemerintah Indonesia udah memberikan komitmennya dengan memastikan SRAK Rangkong Gading dengan cara nasional, sebagai satu diantaranya mandat resolusi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php