Blog Agus

Seluk Beluk Pemilihan Umum Kepala Daerah

Posted: March 9th 2018

Pemilihan Kepala Daerah digelar secara rutin pada periode tertentu di masing-masing daerah ketika masa jabatan pemimpin yang berlaku telah habis. Tidak jarang, pemilu yang akan diadakan sercara serentak dilakukan, di mana dalam satu hari yang sama digelar beberapa pemilihan kepada daerah sekaligus. Untuk masa jabatan Kepala Daerah sendiri saat ini ditetapkan selama lima tahun dalam satu periode, dapat menjabat untuk kedua kali, namun setelahnya dilarang untuk mencalonkan diri kembali di daerah yang sama. Segala proses dalam pemilihan berada di bawah pengawasan KPU atau Komisi Pemilihan Umum daerah yang dinaungi serta wajib melaporkan seluruh hasil kepada KPU Pusat. Dan keputusan akhir yang telah disetujui oleh KPU bersifat sah secara hukum, sehingga bila timbul keraguan dari pihak manapun dapat mengajukan tuntutan secara resmi melalui pengadilan.

Pencalonan Dalam Pemilu

Secara teknis, semua orang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau WNI memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah terkait. Namun, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para bakal calon agar diloloskan oleh KPU dan dapat berlaga dalam pemilihan di daerah yang dikehendaki :

  • Berstatus sebagai WNI merupakan salah satu syarat mutlak bagi yang ingin mengajukan diri. Warga Negara Asing atau WNA, untuk beberapa alasan yang berkaitan dengan kerahasiaan negara tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon, bahkan meski telah menetap cukup lama di Indonesia. Hal ini berlaku pula untuk warga negara yang masih memiliki kewarganegaraan ganda berkat salah satu orang tuanya yang berstatus sebagai WNA. Bila memang ingin berlaga di panggung pemilu, maka mereka secara resmi harus menjadi WNI terlebih dahulu dan melepaskan status kewarganegaraan asing atau ganda yang dimilikinya. Kewarganegaan dinyatakan sah bila telah memiliki KTP Indonesia.
  • Sedangkan untuk syarat wajib selanjutnya adalah cukup umur, yaitu minimal telah berusia delapan belas tahun ke atas. Hal ini didasarkan kepada riset bahwa dalam rentang usia tersebut, seseorang sudah memiliki cukup kemampuan pengendalian diri serta pengambilan keputusan yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin daerah.
  • Sehat secara jasmani maupun rohani. Para calon akan selalu menjalani tes pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental dan wajib untuk lulus keduanya. Tes jasmani atau kesehatan fisik dilakukan dengan pertimbangan beban tugas Kepala Daerah yang berat dan tidak fleksibelnya jam istirahat sehingga sudah memiliki resiko menimbulkan masalah kesehatan. Tentu kemungkinan tersebut tidak baik kalau sang calon sudah sejak awal didiagnosa kurang sehat secara jasmani. Sedangkan untuk kesehatan mental semakin perlu dilakukan untuk menghindari penempatan seseorang bertemperamen buruk memanggu jabatan tertinggi di suatu daerah yang mana menimbulkan kerentanan pengambilan kepusan tidak masuk akal.
  • Meskipun bukan merupakan syarat wajib, beberapa daerah mengharuskan mereka yang mencalonkan diri berstatus sebagai warga asli daerah tersebut yang dibuktikan dengan kartu identitas. Hal ini mempertimbangkan pengetahuan lebih dari calon bersangkutan tentang daerah yang dipimpinnya bila terpilih nanti.

Kategori Calon

Dalam pilkada serentak ataupun tidak, terdapat dua kategori calon dari segi posisi yang dijabat saat ini pada pemerintahan yang melenggang ke dalam pertarungan, yakni incumbent atau disebut juga dengan petahanan, serta calon non-incumbent.

  • Calon Incumbent atau Petahana

Incumbent atau petahana merupakan calon yang pada saat tersebut masih menjabat sebagai pemimpin dari daerah di mana mereka hendak mencalonkan diri kembali. Pencalonan ini diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, selama calon tersebut belum menjabat selama dua periode. Umumnya, kans dari petahana lebih kuat dibandingkan calon lain yang melenggang di pemilihan gubernur. Namun, hal tersebut juga bergantung pada prestasi dan pencapaian sang calon selama memimpin daerah tersebut. Jika kinerjanya baik dan membawa progress signifikan, rakyat cenderung akan memilih calon tersebut kembali untuk memangku jabatan sebagai pemimpin daerah.

  • Calon non-incumbent

Banyak kuda hitam atau sosok-sosok yang sebelumnya tidak diprediksi menang dalam pemilu lahir dari calon non-incumbent. Ketika mereka dapat mengambil hati masyarakat dengan baik, bahkan meski harus bertarung dengan petahana sekalipun, kans untuk menang tetap terbuka lebar. Terutama bila kinerja calon petahana mengecewakan rakyat. Umumnya, calon non-incumbent berasal dari tokoh masyarakat setempat yang memang sudah cukup lama bergelut pada politik daerah tersebut dan juga relatif populer.

Sementara, untuk kategori calon yang maju berdasarkan pendukungnya juga dibagi dalam tiga kategori, yakni calon yang maju dari partai politik pemenang suara mayoritas di parlemen daerah tersebut, calon koalisi yang didukung oleh persatuan beberapa partai sekaligus, serta calon individu yang maju tanpa diusung oleh partai manapun.

  • Calon dari partai pemenang parlemen

Kemenangan di parlemen daerah menunjukkan kekuatan dari partai tersebut di wilayah pemilihan terkait. Dengan memiliki minimal 25% suara di parlemen daerah yang mana menjadi suara mayoritas, maka partai tersebut dapat mengajukan bakal calon sendiri tanpa perlu melakukan koalisi. Calon yang diajukan biasanya adalah kader partai atau bergabung dengan tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh untuk semakin mendongkrak perolehan suara.

  • Calon koalisi

Pasangan calon ini diusung oleh beberapa partai sekaligus yang sekiranya dapat memperoleh suara besar dalam pilgub. Calon yang diajukan dapat berasal dari kader masing-masing partai atau tokoh masyarakat dari luar, namun biasanya diusung dengan menandatangani kontrak politik.

  • Calon individu

Calon ini berlaga pada pemilu tanpa diusung oleh partai manapun. Faktanya, meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetapi calon individu bukan mustahil dapat memenangkan pilkada di sebuah daerah. Terutama bila tokoh bersangkutan memiliki pengaruh luas kepada masyarakat sekitar.

Proses Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

Pemilu dimulai dengan pembukaan pendaftaran para calon di kantor KPU setempat, yang mana kemudian mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani untuk memeriksa kelayakan menjadi seorang Kepala Daerah. Setelah itu, pengambilan nomor urut untuk penempatan surat suara digelar. Disusul kemudian masa kampanye di mana para calon bebas untuk mempromosikan diri berikut visi misi serta memberikan janji politik kepada masyarakat melalui poster, selebaran, media massa, maupun forum-forum terbuka. Khusus untuk daerah metropolitan besar seperti DKI Jakarta, biasanya diadakan debat visi misi secara terbuka di antara para calon. Kemudian, masa kampanye yang sudah berakhir akan disambut dengan masa tenang di mana calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apa pun, sampai hari pemungutan suara dilakukan.

Selanjutnya, suara yang telah terkumpul akan mulai dihitung secara terbuka dengan saksi-saksi yang kredibel. Dokumen pencatatan suara yang telah masuk tersebut kemudian ditembuskan kepada KPU Pusat untuk disahkan di mana berarti merupakan sebuah hasil sekaligus keputusan final atas pemenang pemilihan kepala daerah. Namun, bila pada hasil rekapitulasi suara terdapat dua pasangan calon yang memiliki jumlah suara sama atau seri, maka pilkada babak kedua akan digelar hanya di antara kedua calon tersebut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php