It's Biotech Time!

Jawa Barat: Banjirr deh kotanyaa

Posted: May 21st 2014

Kelompok 3 “Hutan” -Elina Suryani Lolodatu (100801165)-Endang Rokaya Putri S. Sigiro (110801210)

Luas Kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat sesuai SK Menhut No 195/Kpts-II/2003  tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan  Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa  Barat adalah seluas 816.603 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi :

1. Hutan Konservasi seluas 132.180 ha

2. Hutan Lindung seluas 291.306 ha

3. Hutan Produksi Terbatas seluas 190.152 ha

4. Hutan Produksi Tetap seluas 202.965 ha

Hutan di Jawa Barat juga luas, mencapai 764.387,59 ha atau 20,62% dari total luas provinsi, terdiri dari hutan produksi seluas 362.980.40 ha (9,79%), hutan lindung seluas 228.727,11 ha (6,17%), dan hutan konservasi seluas 172.680 ha (4,63%). Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada hutan mangrove yang mencapai 40.129,89 ha, tersebar di 10 kabupaten yang mempunyai pantai. Selain itu semua, ada lagi satu hutan lindung seluas 32.313,59 ha yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit III jawa Barat dan Banten. Dari hutan produksi yang dimilikinya, pada 2006 Jawa Barat memetik hasil 200.675 m³ kayu, meskipun kebutuhan kayu di provinsi ini setiap tahun sekitar 4 juta m³. Sampai 2006, luas hutan rakyat 214.892 ha dengan produksi kayu sekitar 893.851,75 m³. Jawa Barat juga menghasilkan hasil hutan non kayu cukup potensial dikembangkan sebagai aneka usaha kehutanan, antara lain sutera alat jamur, pinus, gerah damar, kayu putih, rotan, bambu, dan sarang burung walet.

m
Gambar 1. Gunung Halimun salah satu kawasan perlindungan dan pelestarian hutan hujan tropis terluas di Jawa Barat
Namun, berdasarkan data SLHD Provinsi Jawa Barat, diperoleh gambaran bahwa secara umum kondisi  di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Antara tahun 2004-2008,salah satunya  luas kawasan hutan konservasi yang kritis tidak berubah, yaitu sebesar 17.328 Ha atau 10 % dari luas hutan konservasi yang ada di Jawa Barat. Sedangkan luas lahan kritis di kawasan hutan lindung dan hutan produksi mengalami penurunan sejak tahun 2003 sampai tahun 2006 (tidak diperoleh informasi kondisi tahun 2007- 2008) yaitu dari 130,356 Ha atau 20,78 % pada tahun 2003 menjadi 42,967 Ha atau 6,76 % pada tahun 2006 dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Lahan perkebunan yang kritis tahun 2003 mencapai 26,180 Ha atau 8,47 % dari luas kawasan perkebunan, tetapi pada tahun 2008 kondisinya membaik sehingga hanya tinggal 12.772,56 Ha atau 4,13 % saja kawasan perkebunan yang kritis. Demikian juga halnya dengan lahan milik masyarakat yang mengalami perbaikan sejak dalam 6 tahun terakhir, dimana lahan kritis yang semula mencapai 402,528 Ha atau sebesar 15,98% menurun menjadi 150,132.35 atau 5,95 % dari luas kawasan.

m

Kawasan TN. Gn. Gede Pangrango

Untuk mendukung paradigma tersebut tentunya terdapat beberapa perangkat yang harus dipersiapkan, salah satu diantaranya adalah perlu adanya strategi dan kebijakan yang mendukung pengembangan jasa lingkungan. Pengembangan jasa lingkungan mengacu pada 3 (tiga) prinsip yang saling terkait yaitu : efisiensi, keadilan, dan kelestarian. Terdapat beberapa kunci keberhasilan pengelolaan jasa lingkungan, termasuk pembayarannya yaitu :

(1) Adanya proses partisipasi antar pelaku dalam pengambilan keputusan,

(2) Adanya transparansi dalam pembayaran,

(3)Adanya kejelasan atas hak dan kewajiban,

(4) Adanya lembaga pengelola jasa lingkungan.

Terdapat 3 (tiga) jenis jasa lingkungan yang sedang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, yaitu :

(1) Jasa Penyedia Air

(2) Jasa Penyedia Keanekaragaman Hayati

(3) Jasa Penyedia Keindahan Bentang Alam/Ekowisata

Berbagai upaya baik melalui kebijakan, program, maupun kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, di berbagai sektor yang ada, terutama Sektor Kehutanan dan Instansi Lingkungan Hidup dalam rangka rehabilitasi lahan kritis. Upaya rehabilitasi lahan kritis secara nyata dilakukan melalui kegiatan penghijauan dan juga kegiatan reboisasi. Berdasarkan data resmi laporan SLHD Provinsi tahun 2011 diperoleh informasi bahwa kegiatan penghijauan mencapai realisasi hingga sejumlah 44.225,57 Ha lahan, dengan jumlah bibit yang tertanam mencapai 75.420.381 pohon. Data rekapitulasi ini tidak dimaksudkan untuk kegiatan tahun 2011 saja, namun juga kegiatan di tahun 2010, mengingat sumber data yang ada menyebutkan tahun yang tidak seragam.

Pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat dapat dikelompokan dalam beberapa macam kelola yaitu kelola produksi, kelola sosial dan kelola lingkungan. Pada saat ini pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh beberapa institusi, untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, kawasan konservasi dikelola oleh UPT Kementerian Kehutanan (Balai Taman Nasional) dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, sedangkan hutan rakyat dikelola oleh individu petani dan kelompok tani hutan rakyat.

Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Jawa Barat dijalankan oleh BUMN Kehutanan yaitu Perum Perhutani. BUMN kehutanan ini di Provinsi Jawa Barat mengelola kawasan hutan seluas 596.295 Ha yang terbagi ke dalam 13 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Dalam pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat ini Perum Perhutani melaksanakan dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis dengan permudaan buatan. Kegiatan pengelolaan produksi ini diarahkan pada perwujudan kelestarian sumberdaya hutan, kelestarian hasil, dan kelestarian usaha.

Kelola sosial pada kawasan konservasi salah satunya diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kegiatan pemberdayaan ini di Provinsi Jawa Barat salah satunya dilaksanakan oleh balai taman nasional. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan kawasan konservasi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
css.php